Di Balik Gagalnya Mål Cakupan Imunisasi MR Di Indonesia

Cegahlah virus campak dengan vaksinasi. Primær 6 / Flick, CC BY-SA

Hari ii merupakan hari terakhir vaksinasi campak (meslinger) enn rubella (MR) sekara massal di luar Pulau Jawa. Walau batas akhir vaksinasi MR telah diperpanjang sebulan, dari 30 September menjadi 31 Oktober, programmene er unntak melindungi anak-anak dari ancaman virus campak dan rubella itu di ambang kegagalan.

Hingga kemarin dan hari ini Dari 32 juta anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun yang disasar vaksinasi di 28 provinsi luar Pulau Jawa rata-rata cakupan vaksinasi baru mencapai sekitar 66%menurut sistem pelaporan online RapidPro yang didukung UNICEF Indonesia. Sekundær, realisasi vaksinasi juga belum mencapai 70%. Padahal, målet er å oppnå en meniskapisk kekebalan av masyarakat adalah 95% anak terimunisasi.

Di Balik Gagalnya Mål Cakupan Imunisasi MR Di IndonesiaCakupan vaksinasi MR di luar Pulau Jawa sampai 30 Oktober 2018. Database RapidPro Kemenkes / UNICEF Indonesia

Masalah terbesar dalam kampanye massal imunisasi MR Kali ii adalah penolakan terhadap vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII). Sebagian masyarakat menolak vaksin ii sesudah beredar di media sosial berita palsu tentang akibat negativif imunisasi MR dan isu haram vaksin MR-belakangan Majelis Ulama Indonesia membolehkan karena darurat.

Padahal, program for å oppnå vaksinasi merupakan salah satu kemajuan teknologi, men det er ikke så lett å se på menyelamatkan nyawa manusia pada era modern. Pusat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Atlanta Amerika Serikat atau Centers for sykdomsbekjempelse og forebygging (CDC) Atlanta, menes med vaksinasjon på grunn av at 10 er en av de mest kriminelle i verdenskrigene, og har fått 100 tahun (1900-1999).

Imunisasi ditempatkan pada posisi teras karena medlem fukt pada penurunan angka kematian, penyakit, dan kecacatan di Amerika Serikat dalam 100 tahun terakhir. Badan Kesehatan Dunia (WHO) Juga menyatakan bahwa imunisasi merupakan salah satu Inisiatif bidang kesehatan masyarakat yang paling suksess, du er en mannlig og en mannlig person som er en av de mest kjente pasientene i verden.

Tapi di Indonesia, informasjonsformidling og rådgivning for å opprettholde MR og dipercaya oleh sebagian masyarakat telah mengde capaian maksimal program vaksinasi.


Få det siste fra InnerSelf


Kontroversi vaksin MR

Perdebatan mengenai vaksin sudah lama berlangsung. I tillegg til programmet er det et samfunnsansvar som er en del av Indonesia, og er en del av Indonesia. Hampir di seluruh dunia, kontroversi ini pernah enn selalu ada. Kondisi ini sudah terjadi sejak awal mula vaksin diperkenalkan.

Ketika pada 1796 vaksin kopper untuk anticacar pada manusia diperkenalkan oleh Edward Jenner, seorang dokter dan ilmuwan yang menjadi salah seorang perintis vaksin pertama di dunia, terdapat penolakan terhadap vaksin pada saat itu. Para pendeta lokal di Inggris periode Victoria percaya bahwa vaksin itu "tidak Kristiani" karena berasal fra hewan sehingga merka menolaknya. Penolakan ini juga datang dari kalangan masyarakat menengah dan para pekerja.

Ada yang percaya cacar disebabkan oleh materi yang membusuk di atmosfer sehingga vaksin tidak bermanfaat. Secara politik, banyak orang keberatan dengan vaksinasi karena det melanggar kebebasan pribadi. Pemerintah Inggris sa at det var vanskelig å få tak i bahwa vaksin kopper wajib. Lewat sebuah undang-undang pada 1853, vaksinasi kopper Diwajibkan Bagi Bayi Hingga 3 bulan; dan pada 1867 menjadi menjadi Wajib untuk somua anak hingga 14 tahun. Pemerintah Inggris menjatuhkan hukuman Denda 20 Shillings (dengan nilai tukar saat ii setara deni Rp8 juta) bagi yang menolak vaksinasi sa det.

Kontroversi yang sama juga terjadi di Amerika er utilgjengelig for ke-19. Bukan hanya pada vaksin kopper tapi juga vaksin Difteri, Tetanus og Pertussis (DTP) dan Measles, Mumps, and Rubella (MMR).

Ketegangan antara agama enn programmet for å få tak i dette. Di Filipina, program kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kontrasepsi terhambat oleh gereja katolik. Masalah serupa muncul di negara-negara islam.

I tillegg er det amerikansk, men det er ikke bare et spørsmål om det, men det er også en kristen, men det er ikke bare en menyembuhkan, men også et menneske. Karena itu, banyak dari For å få et godt tilbud, vennligst vent mens du er pålogget..

Lapisan bawang masalah

Pada 2018, berbagai upaya untuk mendukung kesukesan kampanye MR telah ditingkatkan. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah pusat di nivå national, provinsi, dan kabupaten menyatakan mendukung. Berbagai pihak juga memberik dukungan politis dan komitmen untuk membuat kampanye MR suksess.

Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali mengeluarkan surat dan instruksi kepada semua kepala daerah untuk memastikan Kampanye MR suksess. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan juga berbagai organisasi profesi kesehatan (Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Persisk Perawat Nasjonal Indonesia, Dan Ikatan Bidang Indonesia) Juga ikut mendukung kampanye ini.

Majelis Ulama Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Japan, Japan Fatwa No 33 Tahun 2018 Yang menyatakan vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat.

Di Balik Gagalnya Mål Cakupan Imunisasi MR Di IndonesiaCakupan vaksinasi MR secara nasional sampai 31 Oktober 2018. Database RapidPro Kemenkes / UNICEF Indonesia

Pada 2017, ketika eru haram-halal vaksin MR muncul, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk medlemskap mengenai kandungan vak MR. Berbagai pendekatan dan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, ser frem til at du ikke vet hva du har å si om deg i Pulau Jawa.

Namun kegiatan kampanye tahun 2018 tidlig berhasil mencapai suksess 2017. Kecuali Provinsen Papua Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung, cakupan MR sangat rendah di hampir somua daera luar Jawa. Penolakan terhadap vaksin MR di berbagai tempat di luar Pulau Jawa sangat kuat. Penolakan ini tidak hanya dari orang tua, tapi sampai nivå pemimpin agama. Bahkan para kepala daerah yang penduduknya mayoritas muslimske ordspillere menyatakan penundaan terhadap kampanye IMR.

Fatwa MUI dianggap sebagai senjata pamungkas dan diharapkan menghentikan penolakan terhadap vaksin MR. Kenyataannya keluarnya fatwa ini belum membawa fuktig signifikant. Sebagian masyarakat menolak mengikuti fatwa MUI tersebut. Pengaru MUI di nivå nasjonal ternyata tidak berdampak di nivå provinsi dan kabupaten.

Para petinggi MUI di beberapa provinsi dan kabupaten terbelah antara mendukung dan tidak mendukung fatwa tersebut. Sebagian pemimpin agama di tingkat lokal tid sejalan dengan MUI pusat. Efek terbelahnya penafsiran dan dukungan terhadap Fatwa MUI pusat di tingkat lokal bisa dilihat, setidaknya, di Aceh dan mayoritas provinsi di Sumatra, serta beberapa daerah i Sulawesi dan Kalimantan. Di daerah-daerah ini, cakupan vaksinasinya yang rendah.

Masyarakat lokal setia mengikuti pemimpin setempat. Dan sebagian masyarakat juga percaya berita palsu soal MR yang marak.

Saya menghadiri beberapa kunjungan dan tatap muka dengan dengan pemuka agama enn masyarakat de Kalimantan enn beberapa sekolah i Kota Kupang. Saya menemukan ada kecurigaan av masyarakat setempat bahwa fatwa membolehkan vaksin MR tersebut mengandung kepentingan politikk dan bukan sebuah kedaruratan dalam segi beragama. Alasan Daratat kesehatan belum sepenuhnya diterima sebagai "dlarurat syar'iyyah"(Ada kondisi keterpaksaan).

Ketika berita palsu mengenai efek negatif MR menybar av media sosial, Kementerian Kesehatan medlem bantahan. Tapi berita palsu tersebut sudah meluas di masyarakat. Dalam beberapa kunjungan lapangan, saya menemukan adanya ketakutan terhadap vaksin MR di kalangan murid Muslim. Ada yang beranggapan bahwa "setelah divaksinasi MR, salatnya tidak diterima Allah selma 40 har det vært bahan vaksin mengandung zat haram".

Perlu ketegasan pemerintah

Seperti di berbagai negara lain, kepentingan perlindungan terhadap masyarakat lebih utama av kepentingan kelompok atau golongan. Selain pendekatan yang intensif kepada para kelompok penolak vaksin, perlu ketegasan pemerintah untuk membuat regulasi yang berlaku sama untuk semua masyarakat.

Negara harus hadir untuk melindungi somua masyarakat tanpa memandang kelompok atau golongan. Imunisasi sudah saatnya dibuat sebagai syarat masuk sekolah untuk medlemmet perlindungan yang aman bagi anak sedini mungkin.

Meski waktu telah berubah, moneyuh emosi, agama, politikk, atau budaya masih mengder kuat dalam masyarakat yang menolak vaksin. Penolakan kelompok tertentu terhadap vaksin relatif konsisten sejak Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi lebih dari dua abad lalu.

Karena itu negara harus tegas mengatur enn medlem er ansvarlig. Pendekatan kulturell dialog, dialog om å bli en del av det høyeste nivået, men det er ikke bare et krav om å legge til rette for at programmet er et program for å beskytte mennesker.Den Conversation

Tentang Penulis

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institutt for ressursstyring og sosial endring (IRGSC) Kupang

Artikkelen er tilgjengelig på denne siden Den Conversation. Baca artikel sumber.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

følg InnerSelf på

facebook-ikonettwitter-iconrss-ikonet

Få den siste via e-post

{Emailcloak = off}